Analisis Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Busa Hitam yang Menyerupai Awan di Wilayah Karawang
Fenomena munculnya busa hitam di langit Subang, Jawa Barat pada akhir Oktober 2025 menjadi perbincangan di berbagai media. Banyak warga...
Year: 2025
Analisis Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Busa Hitam yang Menyerupai Awan di Wilayah Karawang
Fenomena busa hitam yang beterbangan menjadi sorotan publik. Bukan karena alam, melainkan limbah berbahaya dari kelalaian pabrik. Peristiwa ini memicu...
PEMBATALAN PERATURAN GUBERNUR OLEH MENTERI DALAM NEGERI DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
Opini PEMBATALAN PERATURAN GUBERNUR OLEH MENTERI DALAM NEGERI DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT Oleh: Chefy Raynaldie...
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Melalui Online Single Submission (OSS) Di Kabupaten Serang
Pemerintah Kabupaten Serang memiliki peran penting dalam pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor perindustrian melalui sistem OSS. Kewenangan ini...
Peran Negara terhadap Terjadinya Maladministrasi pada Layanan Publik Digital
Peran Negara terhadap Terjadinya Maladministrasi pada Layanan Publik DigitalOleh: Alviandini Nanda FajriahUniversitas Sultan Agung Tirtayasa Transformasi digital dalam layanan publik...
PROSEDUR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN OLEH BPOM SERTA TATA CARA PENYALURAN OBAT KE MASYARAKAT
LATAR BELAKANG Kesehatan merupakan salah satu unsur fundamental dalam kehidupan manusia yang dijamin sebagai hak asasi dalam sistem hukum nasional...
TANGGUNG JAWAB BPOM TERHADAP PEREDARAN PRODUK OBAT SIRUP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
LATAR BELAKANG Kasus gagal ginjal akut yang menimpa anak-anak di Indonesia terjadi pada tahun 2022, ketika ratusan anak Indonesia mengalami...
Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Pendahuluan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari kekayaan daerah...
FINALITAS VS KONTROL YUDISIAL: HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA BAWASLU DAN PTUN (STUDI KASUS PKPI 2019)
LATAR BELAKANG Dalam sistem demokrasi elektoral, kepastian hukum merupakan pilar utama yang menjamin terselenggaranya pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel....
Larangan Akun Ganda dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran dan Tantangan Negara Hukum Demokratis
Rancangan Undang-Undang Penyiaran kembali menimbulkan perdebatan publik karena adanya wacana pelarangan penggunaan akun ganda di media sosial. Tulisan ini meninjau...