Stuart Hall’s “The west and the rest: Discourse and power” 
Guest Lecture: Mewujudkan Perilaku yang Berwawasan Nusantara 
PROKJI (Produktif Mengkaji) 
Kita Bangun Negeri Ini 
The 1st International Conference on Nusantara School of Thought (ICO-NUSA25) 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERIZINAN USAHA
Perizinan usaha menjadi point penting dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan investasi pada tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur,...
Blog
EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalampenegakan hukum perizinan usaha. Pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis untukmengatur, menerbitkan, dan...
Perizinan Lingkungan dalam Bayang-Bayang Investasi: Siapa yang Diuntungkan?
Perizinan lingkungan merupakan instrumen hukum penting dalam menjamin keberlanjutan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, perizinan ini sering dianggap sebagai...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG BEROPERASI TANPA IZIN RESM
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin resmi. Izin usaha dipahami sebagai instrumen pengaturan dan pengawasan negara terhadap...
Dari Regulasi ke Realitas: Analisis Kesenjangan antara Norma Hukum Perizinan dan Praktik Birokrasi di Indonesia
The licensing system in Indonesia is normatively designed to ensure legal certainty, transparency, and accountability in the administration of public...
Analisis Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Busa Hitam yang Menyerupai Awan di Wilayah Karawang
Fenomena munculnya busa hitam di langit Subang, Jawa Barat pada akhir Oktober 2025 menjadi perbincangan di berbagai media. Banyak warga...
Analisis Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Busa Hitam yang Menyerupai Awan di Wilayah Karawang
Fenomena busa hitam yang beterbangan menjadi sorotan publik. Bukan karena alam, melainkan limbah berbahaya dari kelalaian pabrik. Peristiwa ini memicu...
PEMBATALAN PERATURAN GUBERNUR OLEH MENTERI DALAM NEGERI DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
Opini PEMBATALAN PERATURAN GUBERNUR OLEH MENTERI DALAM NEGERI DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT Oleh: Chefy Raynaldie...
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian Melalui Online Single Submission (OSS) Di Kabupaten Serang
Pemerintah Kabupaten Serang memiliki peran penting dalam pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor perindustrian melalui sistem OSS. Kewenangan ini...
Peran Negara terhadap Terjadinya Maladministrasi pada Layanan Publik Digital
Peran Negara terhadap Terjadinya Maladministrasi pada Layanan Publik DigitalOleh: Alviandini Nanda FajriahUniversitas Sultan Agung Tirtayasa Transformasi digital dalam layanan publik...
