SYARAT DAN KETENTUAN REGULASI PENANAMAN MODAL ASING DI WILAYAH NEGARA INDONESIA
Jurnal ini menganalisis secara komprehensif pengaturan hukum perusahaan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia dengan menitikberatkan pada kerangka regulasi yang...
Hukum
Larangan Akun Ganda dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran dan Tantangan Negara Hukum Demokratis
Rancangan Undang-Undang Penyiaran kembali menimbulkan perdebatan publik karena adanya wacana pelarangan penggunaan akun ganda di media sosial. Tulisan ini meninjau...
MENEMBUS TEMBOK FORMALISME RUPS: SAATNYA PENETAPAN KOMISARIS BUMN BISA DIUJI PTUN
Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap praktik rangkap jabatan, konflik kepentingan, dan intervensi politik di tubuh BUMN, mekanisme pengangkatan komisaris...
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM SETIAP TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA NEGARA
Pendahuluan Pengesahan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang dilakukan...
KONSEP KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL
Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Hukum Tata Negara Teori Kedaulatan Rakyat Jean Jacques Rousseau dalam Du Contrat Social menekankan konsep volonté...
Legal Analysis of Hoax News and Defamation Crimes in the Perspective of ITE Law No. 19 of 2016. 19 Year 2016 (Case Study on SocialMedia and its Implication on Criminal Liability)
Author(s): Kholifatul Azizah; Agus WidyantoroInstitution: Pakuan UniversityCategory: Article, IJMMU Topics: Crime; Hoax News; Defamation; Social Media; ITE Law; Law Enforcement...
Kekuasaan dan Kewenangan Pemerintah Harus Sesuai Hukum Positif dan Norma Lain yang Berlaku
Pendahuluan Belakangan ini, Indonesia memasuki situasi yang sangat sulit diprediksi, salah satunya dibidang sosial dan politik, maraknya aksi demonstrasi di...
Kekuasaan dan Kewenangan Pemerintah Harus Sesuai Hukum Positif dan Norma Lain yang Berlaku
Pendahuluan Belakangan ini, Indonesia memasuki situasi yang sangat sulit diprediksi, salah satunya dibidang sosial dan politik, maraknya aksi demonstrasi di...
Pertanggungjawaban Perusahaan Yang Melakukan Pembakaran Lahan Dalam Pembukaan Maupun Pengolahan Lahan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Nama : Nida Noni Ramadhani Institusi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Alamat Email : 1111210061@untirta.ac.id Topik : Hukum Lingkungan PendahuluanIndonesia...
HUKUM KEPARIWISATAAN ANALISIS PARIWISATA DI PULAU MANDEH
Author(s) : Syifa Agya Putri Institution : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Category : Article Topics : Analisis, Pariwisata,...
