Stuart Hall’s “The west and the rest: Discourse and power” 
Guest Lecture: Mewujudkan Perilaku yang Berwawasan Nusantara 
PROKJI (Produktif Mengkaji) 
Kita Bangun Negeri Ini 
The 1st International Conference on Nusantara School of Thought (ICO-NUSA25) 
Reklamasi Pasca Tambang : Kewajiban Hukum dan Tantangan Implementasinya
Hasil dan PembahasanReklamasi pasca tambang di Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup jelas dan kuat. Kewajiban ini lahir dari kesadaran...
Blog
Kebakaran Hutan dan Lahan bukti Potret Buruknya Tata Kelola Lingkungan Indonesia
Setiap kali musim kemarau mulai terasa, ada rasa tidak nyaman yang menyeruak dalam benak saya. Rasanya seperti sedang menunggu adegan...
OPINI SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN PANDEGLANG MUTIARA YANG BELUM TERPOLES SEPENUHNYA
Sumber daya alam merupakan karunia tuhan yang sangat besar untuk kelangsungan makhluk hidup khususnya manusia di dunia, dalam hal ini...
Dinamika Limbah Baterai Kendaraan Mobil Listrik: Risiko, Pengelolaan, Dan Kepastian Hukum Di Indonesia
Mobil listrik menggunakan baterai lithium-ion berkapasitas besar yang tersusun atas berbagai jenis logam berat, termasuk litium, nikel, mangan, dan kobalt....
HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT: PERAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA
Pendahuluan Ruang lingkup dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dapat di definisikan sebagai luasnya subjek yang tercakup, Dalam konteks ruang...
Dari Birokrasi ke Digitalisasi: Apakah Online Single Submission (OSS) Benar benar Membawa Transparansi dan Akuntabilitas
OSS, sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintahan sejak 2018 dan terus diperbarui (termasuk melalui perubahan aturan di 2025), dirancang untuk menyederhanakan...
REFORMASI HUKUM PERIZINAN DI INDONESIA: ANALISIS DALAM PERSFEKTIF PELAYANAN PUBLIK DAN KEPASTIAN HUKUM
Reformasi hukum perizinan di Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki tata kelola birokrasi yang selama ini dinilai lambat, tumpang...
REFORMASI HUKUM PERIZINAN DI INDONESIA: ANALISIS DALAM PERSFEKTIF PELAYANAN PUBLUK DAN KEPASTIAN HUKUM
Reformasi hukum perizinan di Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki tata kelola birokrasi yang selama ini dinilai lambat, tumpang...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERIZINAN USAHA
Perizinan usaha menjadi point penting dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan investasi pada tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur,...
EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalampenegakan hukum perizinan usaha. Pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis untukmengatur, menerbitkan, dan...
